RPJMDES (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), RKPDES (Rencana Kerja Pemerintah Desa), dan APBDES (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) adalah instrumen perencanaan dan penganggaran yang digunakan dalam pemerintahan desa di Indonesia. Berikut adalah penjelasan singkat tentang ketiga instrumen tersebut:
1. RPJMDES (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa):
RPJMDES adalah rencana strategis pembangunan desa yang ditetapkan untuk periode jangka menengah, biasanya 6 tahun. RPJMDES bertujuan untuk mengarahkan pembangunan desa secara terpadu dan
berkelanjutan. Beberapa komponen dalam RPJMDES antara lain:
– Identifikasi potensi dan masalah desa: Melakukan analisis terhadap potensi dan permasalahan yang ada di desa, baik dari segi sumber daya manusia, ekonomi, sosial, infrastruktur, dan lain-lain.
– Penetapan visi, misi, dan tujuan pembangunan desa: Menyusun visi, misi, dan tujuan jangka menengah untuk pembangunan desa berdasarkan hasil analisis dan konsultasi dengan masyarakat desa.
– Penyusunan program dan kegiatan: Menetapkan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka menengah, termasuk sasaran, indikator keberhasilan, dan target capaian.
– Penyusunan strategi dan kebijakan: Merumuskan strategi dan kebijakan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan desa.
– Mekanisme pemantauan dan evaluasi: Menetapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMDES, termasuk penilaian terhadap capaian target dan penyesuaian jika diperlukan.
2. RKPDES (Rencana Kerja Pemerintah Desa):
RKPDES merupakan rencana operasional yang disusun berdasarkan RPJMDES. RKPDES merinci program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Beberapa elemen dalam RKPDES meliputi:
– Program dan kegiatan: Menyusun daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, termasuk deskripsi kegiatan, anggaran yang dibutuhkan, sumber pendanaan, dan waktu
pelaksanaan.
– Penetapan prioritas: Memilih program dan kegiatan yang menjadi prioritas berdasarkan urgensi, kebutuhan, dan ketersediaan sumber daya.
– Koordinasi dengan stakeholder: Melibatkan pihak-pihak terkait dalam penyusunan RKPDES, seperti masyarakat desa, lembaga pemerintahan, dan kelompok masyarakat lainnya.
– Monitoring dan evaluasi: Menetapkan indikator dan mekanisme pemantauan untuk memastikan pelaksanaan RKPDES sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan.
3. APBDES (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa):
APBDES adalah dokumen penganggaran yang mengatur penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam satu tahun anggaran. Beberapa hal yang tercakup dalam APBDES meliputi:
– Pendapatan desa: Mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan desa, seperti pajak, retribusi, dana perimbangan, dan sumber-sumber pendapatan lainnya.
– Belanja desa: Menetapkan alokasi anggaran untuk berbagai program dan kegiatan pembangunan desa, termasuk belanja operasional, belanja modal, dan belanja lainnya.
– Penyusunan prioritas: Mengatur prioritas penggunaan anggaran berdasarkan kebutuhan dan urgensi program dan kegiatan.
– Mekanisme pengawasan: Menetapkan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan desa, termasuk audit dan pelaporan keuangan.
RPJMDES, RKPDES, dan APBDES merupakan instrumen perencanaan dan penganggaran yang saling terkait dalam upaya mengarahkan pembangunan desa secara terencana, transparan, dan partisipatif.
